Senin, 10 Desember 2012

Nomor Identitas kepabeanan (NIK)

Nomor Identitas kepabeanan (NIK) 


Berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan bahwa orang
yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapat nomor identitas dalam rangka
akses kepabeanan.
Registrasi Importir merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan importir ke DJBC
untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). NIK adalah nomor identitas bersifat
pribadi yang diperlukan importir agar dapat mengakses sistem kepabeanan DJBC, baik yang
menggunakan teknologi informasi maupun secara manual, dalam rangka pemenuhan
kewajiban kepabeanan.
Importir yang belum memiliki NIK dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan pemenuhan
kewajiban kepabeanan tanpa NIK sebanyak 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor,
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor
Pelayanan dan Pengawasan DJBC setempat.
Kewajiban melakukan registrasi importir dikecualikan terhadap importir yang melakukan
pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan :

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia.
3. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang
kiriman.
4. Barang pindahan.
5. Barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
kebudayaan atau penanggulangan bencana alam.
6. Barang untuk keperluan pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri
oleh instansi yang bersangkutan.
7. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor (API)
dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API.

Registrasi importir dilakukan oleh importir dengan cara mengajukan Isian Registrasi Importir
secara elektronik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui situs resmi DJBC
(http://www.beacukai.go.id). Isian Registrasi Importir menjadi dasar penilaian atas kondisikondisi yang dimiliki importir, yang secara umum berkaitan dengan eksistensi / keberadaan
importir, identitas pengurus / penanggung jawab, jenis usaha serta kepastian
penyelenggaraan pembukuan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima atau menolak pengajuan registrasi importir
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Isian Registrasi Importir
secara lengkap dan benar. Informasi diterima atau ditolaknya pengajuan registrasi importir,
termasuk juga perkembangan status proses registrasi importir, dapat diakses secara
elektronik melalui situs resmi DJBC (http://www.beacukai.go.id).
Importir yang telah teregistrasi (memiliki NIK) wajib memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai, apabila melakukan perubahan data yang berkaitan dengan
eksistensi / keberadaan dan identitas pengurus / penanggung jawab sebagaimana telah
diberitahukan pada Isian Registrasi Importir. Pemberitahuan perubahan data tersebut
dilakukan secara manual (melalui surat biasa / tidak secara elektronik) dan dilengkapi
dengan bukti dokumen / data pendukung terkait.


NIK yang telah dimiliki importir dapat diblokir, apabila :

1. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut importir tidak melakukan
kegiatan impor ;
2. Berdasarkan penelitian dan penilaian kembali ditemukan bahwa :
a. Eksistensi / keberadaan importir tidak sesuai dengan pemberitahuan ;
b. Identitas pengurus / penanggung jawab tidak sesuai dengan pemberitahuan ;
c. API yang dimiliki importir telah habis masa berlakunya ; dan / atau
d. Importir tidak menyelenggarakan pembukuan.

Pengaktifan kembali atas NIK yang diblokir tersebut di atas dapat dilakukan, apabila :

1. Dalam hal NIK diblokir karena 12 (dua belas) bulan berturut-turut importir tidak
melakukan kegiatan impor, apabila :
a. Dapat dibuktikan bahwa importir melakukan kegiatan impor sepanjang periode
waktu tersebut ;
b. Mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API ; dan /
atau
c. Importir masih melakukan kegiatan usaha berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan DJBC.
2. Dalam hal NIK diblokir karena hasil penelitian dan penilaian kembali, apabila importir
telah memperbaiki kondisi / dokumen / data terkait.

NIK yang telah dimiliki importir dapat dicabut, apabila :

1. Importir melakukan pelanggaran ketentuan pidana menurut peraturan perundangundangan
di bidang kepabeanan dan cukai dan / atau perpajakan, yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemblokiran karena hasil
penelitian dan penilaian kembali, importir tidak melakukan perbaikan kondisi /
dokumen / data terkait.
3. API yang dimiliki importir dicabut ;
4. Diminta oleh instansi teknis terkait yang menerbitkan API ;
5. Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan ; dan / atau
6. Diminta oleh importir sendiri.

Syarat Pengurusan  NIK :

1. Akte Pendirian/Perobahan, NPWP, SIUP/SP BKPM, SK Kehakiman, TDP, PKP, API-U/P

2. Domisili Kantor dan atau Pabrik
3. Sewa menyewa atau PBB Kantor dan atau Pabrik.
4. Struktur Organisasi Perusahaan
5. KTP dan NPWP direksi dan komisaris (tercamtum di akte pendirian)
6. Laporan Keuangan Terakhir
7. Rekening koran
8. Chart of Account
9. General Jurnal, General Ledger dan Subsidiary Legder ( sesuai kondisi pembukuan perusahaan)
10. Flow Chart, Manual System
11. Ijazah terakhir Manager Akutansi
12. LHP dan SKP dan Dirjen Pajak, LHA dan DJBC dan Audit KAP
13. Contoh 1 (satu) PIB beserta Purchase Order, Invoice, P/L, B/L, serta rangkaian Bukti pembayaran T/T, Bukti Rekening Koran,
14. Jurnal Pembelian, Jurnal Pengengeluaran kas dan buku besarnya,
15. Jurnal Penjualan, Jurnal Penerimaan Kas dan Buku besarnya
16. Faktur Pajak yang diterima dan dikeluarakan
17. SK Fasilitas Kepabeanan (bintek, BKPM, DJBC)
18. Rekapitulasi Import satu tahun.


Share/Bookmark website statistics Subscribe